Lembaga Sertifikasi Profesi Karyawan Non Teknik

Kontrak kerja Pelayanan Teknik memasuki tahun keempat, ada tambahan kalusul kontrak salah satunya adalah kewajiban untuk mensertifikasi seluruh petugas pelayanan teknik. Jika sebelumnya yang diwajibkan untuk sertifikasi kompetensi hanya Koordinator dan Teknisi saja, maka mulai tahun 2014 seluruh petugas wajib memiliki sertifikat.

Adanya tambahan klausul tersebut bagi kami tidak menjadi masalah. Tinggal melanjutkan prosesnya saja melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), semisal IATKI atau APEI. Namun yang jadi persoalan, manakala harus mensertifikasi petugas non teknik seperti petugas Administrasi dan Operator. Mengikutsertakan petugas tersebut untuk sertifikasi melalui LSK IATKI atau APEI jelas tidak mungkin. Hal ini disebabkan karena LSK IATKI dan APEI tersrbuy mensertifikasi khusus bidang teknik kelistrikan. 

Sayangnya di klausul kontrak hanya menyebutkan sertifikasi kompetensi teknik saja, tidak dibedakan antara petugas teknik dan non teknik. Permohonan untuk meninjau klausul kontrak tersebut coba disampaikan ke pihak User. Setelah berdiskusi panjang serta memberikan penjelasan tentang lembaga-lembaga sertifikasi komptensi, akhirnya pihak user setuju untuk merevisi klausul tersebut.

Pertanyaan selanjutnya, jenis sertifikasi kompetensi apa yang sesuai untuk petugas Administrasi dan Operator telphon? 

Saya coba mencari referensi tentang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki ijin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) khusus untuk Skema Administrasi Perkantoran. Hasil penelusuran ditemukan beberapa LSP yang memiliki skema yang diharapkan, seperti skema Service Excellent atau Operator Komputer. Penyelenggara skema tersebut antara lain LSP Koperasi dan Mikro Keuangan, LSP dari SMKN 2 Kediri dan LSP Komputer. Ada satu LSP yang khusus menangani Administrasi Perkantoran tapi sayang ijin lisensinya sudah kadaluarsa.

Dari beberapa LSP yang berhasil dihimpun tersebut, LSP Koperasi dan Keuangan Mikro di cancel, alasannya karena LSP tersebut khusus menangani Koperasi . Sementara LSP SMKN 2 Kediri ijinnya baru P1 yang bisa mensertifikasi hanya kalangan internal saja. Padahal dua LSP tersebut sebenarnya LSP yang saya anggap paling pas. 

Sebelum saya menghubungi LSP Komputer, saya coba mencari lagi referensi lainnya yang bisa menyelenggarakan sertifikasi dengan skema Service Excellent. Hasil pencarian rata-rata LSP yang memiliki skema Service Excellent lingkupnya baru P1. Ada satu LSP yang umum (P3) namun jika dilihat dari persyaratan peserta, nampaknya masih belum sesuai. Peserta minimal lulusan D3 sementara untuk petugas Administrasi dan Operator rata-rata lulusan SMK. 

Karena waktu yang semakin mendesak, akhirnya kami coba menghubungi LSP Komputer. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kami langsung berkoordinasi dengan pihak LSP. Karena lokasi Perusahaan kami berada di Blitar, sementara LSP Komputer tersebut berada di Bekasi maka oleh pihak LSP diarahkan untuk coba ujian sertifikasi di TUK (Tempat Ujian Kompetensi) di Malang. SKOMTEK Malang lah yang selanjutnya kami tuju. 

Seluruh persyaratan, ijin-ijin dari LSP tersebut telah memenuhi persyaratan serta sertifikasi nya juga diakui oleh Negara, proses sertifikasi pun dilaksanakan. Kami tidak melakukan ujian di TUK karena Malang-Blitar juga lumayan jauh. Kami coba mengajukan untuk Ujian Mandiri di tempat kami di Blitar. Pra Sertifikasi dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan pemberian Bimbingan Teknis dari Pihak SKOMTEK Malang. Untuk ujian sertifikasi akan dilaksanakan dua minggu berikutya, yakni tanggal 04 Nopember 2017.

Jalan menuju sertifikasi kompetensi karyawan cukup berliku. Minimnya pengetahuan membuat kami harus banyak belajar memahami prosedur yang ada. Bolak-balik gagal melaksanakan sertifikasi, berbuah hikmah pengetahuan tentang proses sertfikasi khususnya Sertifikasi Profesi yang masih belum familiar dikalangan kami.